Lanjut ke konten

Pemerintah Pastikan Opensource Menyeluruh di 2011

24 Desember 2009

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) bersama dengan Kementrian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) memastikan tidak akan memundurkan waktu mengenai kewajiban untuk menggunakan software legal berbasis open source diseluruh instansi pemerintah diseluruh Indonesia.

Hal ini sesuai dengan surat edaran Peraturan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara No.1/2009 yang mewajibkan seluruh instansi dari pusat hingga ke daerah bermigrasi menggunakan open source. Menurut aturan tersebut, seluruh perindahan akan terealisasi semuanya pada 2011.

Menurut Menkominfo Tifatul Sembiring, “memaksa” lingkungan departemen hingga pemerintah daerah dalam menggunakan open source ini tidak mudah seperti membalik telapak tangan. namun menurut pria kelahiran Bukti Tinggi ini meyakini, secara bertahap migrasi ini akan selesai seluruhnya pada Desmber 2011, karena sumberdaya manusia Indonesia sudah mampu untuk bersaing dengan negara lain.

Sementara itu, menurut Direktur Direktorat General of ICT Applications Depkominfo Lolly Amalia Abdulah, sudah ada lebih dari 100 pemerintah daerah yang mengajukan permohonan untuk menggunakan open source. Akan tetapi Lolly tidak mengetahui jumlah pastinya.

Kendati waktunya sudah semakin mendesak, dia sangat optimis pada 2011 pengaplikasian open source diseluruh jajaran instansi dapat terwujud, walaupun terkadang ada beberapa Pemda yang enggan beralih karena sudah terbiasa menggunakan software berlisensi.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: