Skip to content

Perkawinan di Indonesia

21 Desember 2009

Perkawinan di Indonesia diatur daam keputusan menteri agama RI No.154/1991 tentang pelaksanaan intruksi presiden RI No.1/1991 tanggal 10 Juni 1991 mengenai kompilasi hukum Islam dibidang hukum perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1/1974 tentang perkawinan terdiri dari 14 bab, yang terbagi menjadi 67 pasal. Sedangkan kompilasi hukum Islam dibidang hukum perkawinan terdiri dari 19 bab, dan terbagi menjadi 170 pasal. Hal yang perlu diketahui dari kompilasi hukum Islam dibidang hukum perkawinan antara lain :

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Dala pasal 2 dan 3 dari kompilasi hukum Islam dibidang hukum perkawinan dijelaskan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

B. Sahnya Perkawinan

Dalam pasal 4 kompilasi hukum Islam dan bidang hukum perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1974 tentang perkawinan, yang menegaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

C. Pencatatan Perkawinan

Dalam Pasal 5 dan 6 kompilasi hukum Islam dibidang hukum perkawinan dijelaskan :

  • Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
  • Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (Kantor Urusan Agama Kecamatan) dimana calon mempelai bertempat tinggal.
  • Agar pelaksanaan pencatatan perkawinan itu dapat berlangsung dengan baik, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
  • Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencata nikah, tidak memiliki kekuatan hukum.

D. Akta Nikah

Dalam Pasal 7 Ayat (1) dari kompilasi hukum Islam dibidang hukum perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yabg dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

E. Kawin hamil

Dalam Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) dari kompilasi hukum Islam dibidang hukum perkawinan dijelaskan :

  1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
  2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebihdahulu kelahiran anaknya.
  3. Dengan dilaksanakannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: