Skip to content

Dasar Konstitusional Negara

9 November 2009
tags:

Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, landasan konstitusional memegang peranan yang sangat penting dan strategis karena konstitusi adalah hukum dasar bagi suatu bangsa. Secara Hierarki semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara atau bangsa yang bersangkutan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Indonesia adalah suatu negara berdasar atas hukum (Rechtssttaat) sebagai mana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian “diangkat” kedalam pasal 1 ayat 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (2001) dengan rumusan : Negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian dalam keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III / MPR / 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan (Selanjutnya disingkat TAP MPR NO.III / MPR / 2000). Menempatkan Pancasila yang termuat didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan sila-silanya sebagai berikut :

  1. Ketuhanan yang maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
  5. permusyawaratan perwakilan
  6. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya sebagai sumber hukum dasar nasional. Ketentuan dalam TAP MPR Nomor III / MPR / 2000 ini menempatkan konstitusi (dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang dasar 1945 dan perubahannya).

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, penulis menganalogikan dan penjelasan suatu Undang-Undang. Apabila pembaca atau pengguna suatu Undang-Undang jika hakim, Jaksa, atau Pengacara bahkan perancang peraturan perundangundangan yang menyusun sejarah terbentuknya suatu Undang-Undang, maka pertama-tama yang akan dibaca adalah isi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Apabila tidak atau kurang jelas, maka akan dibaca penjelasan dari batang tubuh tadi. Apabila masih kurang jelas juga barulah dibaca kembali risalah-risalah pembahasan rancangan Undang-Undang tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga dapat menerapkan Undang-Undang tersebut dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya tanpa harus memberikan interpretasi sendiri-sendiri yang sering berbeda dengan satu sama lain sesuai dengan selera dan kepentingan masingmasing.

Indonesia sebagai negara yang berasaskan Konstitusionalisme, artinya adalah semua tindakan negara dan pemerintah (termasuk seluruh masyarakat), haruslah sesuai atau berlandaskan pada konstitusi. Peraturan perundang-undangan yang dibuat sebagai pelaksanaan dan penjabaran konstitusi haruslah mencerminkan isi dari konstitusi tersebut bukan malahan bertentangan dengan konstitusi (dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya). Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyatakan perang, membuat perjanjian perdamaian, perjanjian dengan negara lain (sesuai dengan aslinya).

Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkai dengan beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau membentuk undangundang harus dengan prsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian Internasional diatur dengan suatu undang-undang. Kewenangan Atributif diberikan atau diciptakan oleh suatu Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu lembaga atau pejabat negar tertentu untuk membuat peraturan perundang-undangan.

Pertama kita perhatikan kalimat pembukaan pasal 2 yang berbunyi :

Tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya.

Artinya, diluar Pasal 2 masih ada aturan hukum. Kata “aturan hukum” ini kalau dikaitkan dengan kalimat norma pembukaan Pasal 3 Ayat 7 yang berbunyi :

Peraturan Daerah ( Perda) merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan, dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi :

Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Maka kata “aturan hukum” yang dimaksud tersebut adalah sinonim atau padanan kata dari “peraturan perundang-undangan”. Apabila kesimpulan tersebut dikaitkan dengan pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi :

Peraturan dan keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, bank Indonesia, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah termuat didalam urutan peraturan perundang-undangan ini.

Maka secara Interpretasi Gramatikal dan Sistematikan, “Peraturan” atau “Keputusan” yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan negara sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Ayat 2 adalah jenis peraturan perundang-undangan.

Contoh dari kewenagan atributif adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang (Vide) Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat 1 Perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan analisis diatas, maka jenis peraturan perundang-undangan lain yang belum disebutkan pada pasal 2 TAP MPR NO.III / MPR / 2000 antara lain
adalah Keputusan menteri yang bersifat pengaturan atau regeling. Sesuai dengan lingkup, tugas, wewenangnya didasarkan pada kewenagan derivatif atau delegatif yang hanya dapat diberikan oleh Presiden, suatu Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP).

Masalahnya, jenis peraturan perundang-undangan apabila disisipkan dalam Pasal 2 TAP MPR tersebut akan ditempatkan dimana. Apabila dibawah Perda, ataukah diatas Perda. Berdasarkan Logika Hukum, maka Peraturan perundangundangan tingkat pusat yang berlaku diseluruh Republik Indonesia tentunya lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang hanya bersifat lokal atau regional. Jika ditempatkan dibawah Perda pertama, akan bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan.

Kedua akan bertentanga dengan asas wilayah berlakunya peraturn prundangundangan, dan bertentangan dengan asas adressat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dengan menggunakan interpretasi, asas, dan logika hukum.

Dalam ajaran triaspolitica, Mahkamah Agung adalah sebagai pemegang kekuasaan Yudiatif (Peradilan). Namun dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, Mahkamah Agung diberi kewenagan atributif untuk membuat peraturan Mahkamah Agung (Perma) sepanjang menyangkut peradilan dan hukum acaranya. Perma ini dapat juga disebut dengan Pseudowetgeving (Peraturan perundangundangan semu).

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: