Skip to content

Perubahan yang Dikehendaki dan Perubahan Tidak Dikehendaki

4 Januari 2010

Perubahan yang Dikehendaki (direncanakan) dan Perubahan yang Tidak Dikehendaki (tidak direncanakan). Perubahan sosial dapat berlangsung karena dikehendaki atau direncanakan (intended change), dan dapat pula tidak dikehendaki atau tanpa suatu perencanaan (unintended change). Walaupun suatu perubahan sosial telah direncanakan ke arah suatu tujuan yang hendak dicapai, namun perubahan yang terjadi tidak selamanya berhasil seperti yang dikehendaki. Oleh karena itu, keberhasilan suatu perubahan sosial yang direncanakan akan banyak bergantung kepada kemampuan rekayasa sosial yang dilakukan oleh para perencana sosialnya.

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan (telah direncanakan) terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan biasanya menyebut para perencana sosial, yakni seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dengan demikian, dalam konteks perubahan yang dikehendaki maka pada perencana sosial inilah yang akan memimpin masyarakat dalam merubah sistem sosialnya. Dalam melaksanakan tugasnya, langsung terjun langsung untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Selain itu, suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan dari perencanaan sosial tersebut. Dalam ilmu sosiologi, cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dijelaskan di atas, dinamakan social planning (perencanaan sosial) atau sering dinamakan pula dengan istilah social engineering (perekayasaan sosial).

Sementara sebaliknya, perubahan-perubahan sosial budaya yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan, merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat, serta dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan apabila perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki tersebut berlangsung bersamaan dengan suatu perubahan yang dikehendaki, maka perubahan tersebut mungkin mempunyai pengaruh yang demikian besarnya terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki, sehingga keadaan tersebut tidak mungkin dirubah tanpa mendapat halangan-halangan dari masyarakat itu sendiri. Atau dengan perkataan lain, perubahan yang dikehendaki diterima oleh masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah ada, atau dengan cara membentuk yang baru. Seringkali pula terjadi bahwa perubahan yang dikehendaki bekerjasama (saling menerima) dengan perubahan yang tidak dikehendaki dan kedua proses tersebut akhirnya saling pengaruh-memengaruhi.

Konsep perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki, tidak mencakup faham apakah perubahan-perubahan tersebut diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat. Kadang-kadang, suatu perubahan yang tidak diharapkan terjadi tapi justru diharapkan oleh masyarakat, dan sebaliknya suatu perubahan yang diharapkan terjadi tapi tidak diharapkan oleh masyarakat. Pada umumnya orang sulit untuk mengadakan ramalan tentang terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki, oleh karena proses tersebut biasanya tidak hanya merupakan akibat dari satu gejala sosial, akan tetapi dari berbagai gejala sosial sekaligus. Misalnya perubahan perubahan yang terjadi di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak akhir kekuasaan Belanda, yang sekaligus merupakan perubahan-perubahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki, sebagaimana dipelopori oleh Sultan Hamengku Buwono IX, adalah menyangkut bidang politik dan administrasi, yaitu suatu perubahan dari sistem sentralisme yang autokratis ke sistem desentralisasi yang demokratis. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki (meskipun telah diperhitungkan sebelumnya oleh para pelopor perubahan), dan yang merupakan akibat dari perubahan-perubahan yang dikehendaki, misalnya saja hilangnya wewenang para petugas pamong praja di dalam pemerintahan desa, bertambah pentingnya peranan dukuh yang menyebabkan berkurangnya ikatan antara kekuatan sosial yang merupakan masyarakat desa, serta secara berangsur-angsur, hilangnya peranan kaum bangsawan sebagai warga kelas sosial yang tinggi dalam masyarakat.

Suatu perubahan yang dikehendaki dapat timbul sebagai suatu reaksi (yang direncanakan) pada perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi sebelumnya, baik yang merupakan perubahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Dalam hal terjadinya perubahan-perubahan yang dikehendaki, maka perubahan-perubahan yang kemudian muncul merupakan perkembangan lebih lanjut dari proses perubahan sebelumnya. Sedangkan bila sebelumnya terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki, maka perubahan yang dikehendaki dapat ditafsirkan sebagai suatu pengakuan terhadap perubahan-perubahan sebelumnya, agar kemudian diterima secara luas oleh masyarakat. Dalam hal yang terakhir misalnya dapat dicontohkan perihal hukum kewarisan adat di Indonesia. Pada sebagian masyarakat-masyarakat tertentu di Indonesia, ada yang mengenal sistem garis keturunan sepihak, yakni yang hanya mengakui laki-laki saja sebagai penghubung keturunan seperti di Tapanuli, serta yang hanya mengakui wanita saja sebagai satu-satunya penghubung keturunan seperti di Minangkabau. Atas dasar kedua ketentuan tersebut maka berlaku garis hukum adat bahwa hanya keturunan laki-laki atau wanita saja yang dapat menjadi ahli waris misalnya di Tapanuli hanya diakui laki-laki, sedangkan di Minangkabau hanya wanita saja yang dapat menjadi ahli waris. Akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan perasaan keadilan masyarakat, maka ketentuan adat itupun mengalami perubahan-perubahan sehingga banyak di antara keluarga yang pada akhir-nya tidak lagi terlalu mempersoalkan perbedaan kelamin terhadap para ahli warisnya, bahkan para janda dan duda dapat pula menjadi ahli waris.

Dalam perkembangan selanjutnya, perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki oleh adat itupun akhirnya diakui dan dilegalkan (dikuatkan) oleh pengadilan, yakni sebagaimana dapat dilihat dari keputusan-keputusannya di seputar hukum adat waris. Bahkan di tingkat pemerintahan pusat (negara), keadaan tersebut kemudian disyahkan oleh Ketetapan MPRS Nomor 2 Tahun 1960, yang antara lain menegaskan bahwa semua warisan adalah untuk anak-anak (tanpa membedakan antara anak laki-laki atau perempuan) dan juga janda.

About these ads

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: